archive-id.com » ID » W » WARTAEKONOMI.CO.ID

Total: 325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Celoteh Rizal Ramli di Forum Indonesia Youth Speak Summit 2016 | Warta Ekonomi
    laut kata dia AIESEC Association Internationale et Studiant Sociale Economic Commerciale sebuah organisasi internasional untuk para pemuda yang membantu mengembangkan potensi kepemimpinan generasi muda dan Persatuan Bangsa Bangsa menggelar acara Indonesia Youth Speak Summit 2016 di Gedung Merdeka Bandung Peserta forum ini adalah berbagai komunitas yang tergabung dalam Bandung Creative City Forum dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika serta ketua himpunan dan Badan eksekutif mahasiswa di berbagai universitas ANT Penulis Editor Febri Kurnia Foto boyke siregar Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01 WIB 7 Rahasia Cepat Kaya Raya Minggu 01 05 2016 01 07 WIB DPR Biaya Ibadah Haji 2016 Turun Minggu 01

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98948/celoteh-rizal-ramli-di-forum-indonesia-youth-speak-summit-2016.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Search: 0 | Warta Ekonomi
    16 08 dari Target Prev 1 2 3 Next Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01 WIB 7 Rahasia Cepat Kaya Raya Minggu 01 05 2016 01 07 WIB DPR Biaya Ibadah Haji 2016 Turun Minggu 01 05 2016 03 07 WIB Pemerintah Dorong Para Tokoh Ikut Bangun Papua Featured Minggu 01 05 2016 16 56 WIB Demo Buruh Sampai ke Hongkong Minggu 01 05 2016 16 16 WIB Begini Cara Buruh Bekasi Peringati May Day Minggu 01 05 2016 10 31 WIB Visa Buka Pusat Inovasi Pertama di Singapura Minggu 01 05 2016 09 03 WIB Jasa Marga Prediksi Kepadatan Tol Jelang Liburan

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/home/search_result/94820/2 (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Hadapi Pilgub Jatim, PDIP Pantau Gus Ipul | Warta Ekonomi
    dalam pesta demokrasi terbeser di Jatim 2018 karena masih menjabat sebagai wakil gubernur Kalau saya seperti air mengalir saja Jika ada peluang akan dijalani dengan baik dan sungguh sungguh tapi jika tidak ada maka tak akan memaksa mengejarnya kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai popularitas dan elektabilitas Gus Ipul saat ini masih tinggi dibanding nama nama lain yang muncul di permukaan Bahkan kalau Pilkada Jatim diselenggarakan sekarang maka Gus Ipul yang menang kata akademisi yang juga Kepala Pusat Informasi dan Humas Unair tersebut ANT Penulis Editor Febri Kurnia Foto WE Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98949/hadapi-pilgub-jatim-pdip-pantau-gus-ipul.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Peran Sentral KPU Dalam Pilkada Serentak | Warta Ekonomi
    dibiayai negara saat ini cenderung belum efektif terutama pada pencetakan dan distribusi alat peraga KPU sibuk menjadi lembaga pengadaan barang dan jasa sehingga mereka keteteran mengelola tahapannya kata Titi Agar tidak membebani kerja KPU Perludem mengusulkan sebaiknya alat peraga dan bahan kampanye menjadi urusan partai Kemudian KPU harusnya lebih menyebarluaskan visi misi serta program pasangan calon agar masyarakat dapat lebih mengenal calon yang akan dipilihnya Debat publik semestinya dilakukan sampai dengan level terendah yang tidak melulu harus melibatkan kandidat tetapi bisa mengutus tim sukses agar semua masyarakat dapat mengenaldan memaahami visi misi serta program calon kata dia Kemudian untuk kampanye yang dibiayai oleh negara bentuknya alatnya juga terbatas Ia mengatakan kampanye yang dibiayai oleh negara hanya debat publik dan iklan di media massa Menurut Peludem alat peraga dan bahan kampanye diserahkan kembali ke masing masing pasangan calon dan partai politik akan tetapi lokasi pemasangan ukuran dan batas maksimal volume jumlah ditentukan oleh KPU Alat peraga dan bahan kampanye seharusnya diserahkan kembali kepada calon dengan syarat alat alat itu menggunakan verifikasi persetujuan calon Dia mengatakan pada Pilkada 2015 belum efektif meski bisa terlaksana tapi membenani penyelenggara dan juga menyedot alokasi anggaran yang akhirnya mengurangi alokasi untuk pendidikan pemilih dan sosialisasi Dia mengatakan mestinya mulai dipikirkan berbeda saja Misalnya untuk konteks Pilkada dalam waktu dekat untuk hal administrasi pengawas pemilu bisa langsung mengeksekusi Hal tersebut juga mengajarkan agar Panwas Panitia Pengawas bekerja efektif dan akuntabel dan tidak lagi mengeluhkan kewenangannya Namun tetap harus disediakan mekanisme kontrol atas pelaksanaan kewenangan tersebut Dalam hal menunjukkan transparansi dana Pilkada Revisi UU 8 2015 tentang Pilkada akan dicantumkan besaran sumbangan pribadi dari pasangan calon untuk membiayai kampanye hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman Pasangan calon diberikan peran jadi di dalam Revisi Undang Undang nanti akan dinyatakan aliran dana kampanye pertama dari pasangan calon kedua partai politik dan ketiga sumbangan yang tidak mengikat kata Rambe Dia menyarankan pada masa kampanye partai politik juga ikut berpartisipasi mengkampanyekan calon pasangan yang diusung Waktu kampanye tidak perlu terlalu lama dan kalo bisa sejak ditetapkan sebagai calon hingga lima hari jelang pungutan suara Selain itu dalam revisi nanti juga akan diatur para petahana yang menjadi calon kepala daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya Setelah calon ditetapkan jadi calon dia harus mengundurkan diri hal ini agar terjadi persamaan dengan Polisi TNI PNS atau anggota DPR yang mau menjadi calon dan mengundurkan diri kata dia Rambe mengatakan ambang batas pencalonan yang tinggi untuk calon kepala daerah perseorangaan dapat melahirkan calon ideal Ambang batas yang tinggi ini bukan untuk mempersulit tetapi agar calon calon yang muncul ideal dan berkualitas Kalau ambang batasnya rendah semua orang bisa masuk jadi calon walaupun tidak memiliki kapasitas kata Rambe saat diskusi di Jakarta Saat ini UU 8 2015 mengatur untuk calon perseorangan yang dapat maju ke panggung Pilkada jika memiliki dukungan 6 5 10 persen dari total daftar pemilih tetap di daerahnya Rambe mengatakan idealnya angka itu dinaikan menjadi 10 15 persen dari total daftar pemilih tetap agar setara dengan partai politik Partai

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98914/peran-sentral-kpu-dalam-pilkada-serentak.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Revisi UU Pilkada Masih Butuh Perbaikan | Warta Ekonomi
    tanggungan negara Bagi partai politik ini merupakan tantangan untuk bisa melakukan proses kaderisasi yang baik Sebab tanpa kaderisasi yang baik maka sulit bagi parpol untuk bisa mengajukan calon yang berpotensi menang di pilkada Ini akan memunculkan partai politik yang responsif yakni partai politik sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah secara langsung harus menyesuaikan diri dengan dinamika aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sementara bagi calon kepala daerah itu sendiri bisa melahirkan kandidat yang mumpuni dan aspiratif yakni calon kepala wakil kepala daerah yang direkrut parpol harus benar benar mempertimbangkan figur yang memiliki integritas kapasitas dan kapabilitas bukan karena kemampuan finansialnya Namun bila hal itu disepakati maka harus dipikirkan dampaknya bagi kinerja baik anggota legislatif pejabat negara PNS TNI Polri yang bisa ikut serta dalam pilkada tanpa mundur dari jabatannya Aturan yang mencegah adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan harus diatur secara jelas Dengan adanya aturan yang tegas untuk hal ini maka diharapkan calon kepala daerah dapat memiliki kapabilitas yang baik tetapi tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya Berlanjut sidang mendatang Pembahasan revisi undang undang Pilkada dilanjutkan pada masa sidang berikutnya Ini karena beberapa hal masih memerlukan pembicaraan lanjutan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Wahidin Halim mengatakan pembahasan revisi Undang Undang Pilkada akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya karena ada sejumlah pasal yang perlu dikonsultasikan kepada Presiden RI Joko Widodo Ia mengatakan pembahasan revisi UU Pilkada masih terus berlangsung dan pembahasan sudah mulai mengerucut Sedangkan pembahasan terhadap beberapa pasal masih menunggu konsultasi Menteri Dalam Negeri dengan Presiden Politikus Partai Demokrat itu mengatakan dalam proses pembahasan revisi UU Pilkada antara Pemerintah dan DPR muncul wacana untuk tidak menaikkan syarat dukungan bagi calon independen Sedangkan untuk dukungan partai politik presentase diturunkan menjadi 15 persen sampai 20 persen Namun menurut Wahidin kesepakatan ini masih perlu dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi Sementara Lukman Edy menilai ada tiga hal krusial yang akan dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden yakni soal syarat dukungan calon independen calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya dan praktik politik uang Soal calon independen pemerintah bersikukuh untuk mempertahankan syarat minimal dukungan kepada calon kepala daerah dari jalur perseorangan yakni 6 5 10 persen Dalam beberapa kali rapat kerja Komisi II DPR RI menilai syarat minimal dukungan calon kepala daerah tidak seimbang sehinggga mengusulkan syarat dukungan kepada calon perseorangan dibaikkan atau syarat dukungan calon yang diusung partai politik diturunkan Menurut dia dari hasil simulasi pemerintah di beberapa daerah di Jawa Timur menemukan syarat dukungan untuk calon dari partai politik pada kisaran 15 20 persen yakni turun dari persyaratan dalam UU Pilkada 20 25 persen Hasil simulasi tersebut menurut dia sama dengan usulan komisi II DPR RI tapi pemerintah belum ingin menyetujuinya karena masih akan konsultasi dengan Presiden Kedua soal calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya Menurut Lukman dalam UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada mengatur anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah harus mundur dari keanggotaan di DPR RI dan DPRD setelah ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah Sedangkan calon kepala daerah petahana tidak mundur tapi hanya mengambil cuti saat kampanye sehingga sejak

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98913/revisi-uu-pilkada-masih-butuh-perbaikan.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • DPR Gagal Selesaikan Revisi RUU Pilkada | Warta Ekonomi
    Hal ini juga akan dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden Lalu soal praktik politik uang Praktik politik uang sering terjadi dan dalam pembahasan revisi UU Pilkada praktik ini masuk dalam kategori pelanggaran administratif dengan ancaman sanksi calon kepala daerah dapat dibatalkan atau didiskualifikasi Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memutuskan diskualifikasi tersebut dan kemudian disetujui oleh KPU Usulan ini juga perlu dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden Ganggu Pentahapan Pilkada Revisi UU Pilkada itu merupakan usul inisiatif dari pemerintah tetapi dalam pembahasannya masih ada sejumlah hal yang perlu dikonsultasikan di pihak pemerintah sehingga target pengambilan keputusan persetujuan revisi undang undang itu pun meleset dari jadwal yang telah direncanakan Apakah implikasi dari pembahasan revisi yang akan dimulai lagi pada pekan terakhir Mei 2016 Apakah dapat mengganggu pentahapan pilkada Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 yang ditetapkan pada 13 April lalu KPU telah menetapkan pentahapan Pilkada serentak 2017 Dalam jadwal yang ditetapkan KPU Pusat tersebut terdapat empat tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara di daerah demi suksesnya agenda nasional serentak yang telah ditetapkan tersebut Empat tahapan itu yakni tahap persiapan dengan item kegiatan meliputi pembentukan panitia ad hoc di tingkat kelurahan berupa Panitia Pemungutan Suara PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di tingkat kecamatan pada tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 20 Juli 2016 Kemudian dilanjut dengan pemutakhiran data pemilih yang dimulai pada 6 Agustus 2016 sampai dengan 29 November 2016 Pendataan daftar pemilih tetap DPT pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan 17 Desember 2016 dilanjut dengan daftar pemilih tetap tambahan DPTb 1 pada tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 4 Januari 2017 Tahapan persiapan ini juga diisi dengan sosialisasi penyuluhan dan bimtek para petugas di lapangan serta pendaftaran pemantau pemilih Untuk tahap kedua yaitu penyelenggaraan yang dimulai dengan penyampaian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada 22 Mei 2016 kemudian pengumuman syarat dukungan yang dimulai 20 Juli 2016 sampai dengan 2 Agustus 2016 Penyerahan syarat dukungan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Agustus 2016 dilanjut dengan penelitian jumlah minimal dukungan dan persebarannya dan atau dukungan ganda yang dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 15 Agustus 2016 Setelah itu dilakukan penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat kelurahan yang dilakukan dalam jangka waktu 21 Agustus 2016 sampai 3 September 2016 Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KPU tingkat provinsi dan kota kabupaten dalam kurun waktu 4 sampai 15 September 2016 Setelah semua tahapan itu dilakukan masuk dalam tahap ketiga pendaftaran calon yang diawali dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 11 sampai 18 September 2016 dilanjut dengan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan selama 3 hari kerja pada tanggal 19 sampai 21 September 2016 Pascapendaftaran para kandidat akan memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan yang jadwalnya mulai dibuka pada tanggal 19 sampai 25 September 2016 Setelah semuanya itu KPU melandasi seluruh proses yang dilakukan para bakal calon tersebut dengan regulasi yang ada lalu melakukan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 Oktober 2016 Sehari setelah penetapan itu 23 Oktober 2016 dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut Pada tahap keempat dalam keseluruhan rangkaian jadwal yang ditetapkan itu para kandidat

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98912/dpr-gagal-selesaikan-revisi-ruu-pilkada.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Munaslub Golkar Momentum Bermitra Dengan Pemerintah | Warta Ekonomi
    terus mendorong Golkar sebagai jangkar stabilitas politik nasional untuk kesejahteraan Lima aspirasi itu menjadi tawaran saya kata dia Munaslub Partai Golkar akan digelar pada 23 26 Mei 2016 di Bali dengan agenda utama pemilihan ketua umum Ade Komaruddin Airlangga Hartarto Aziz Syamsuddin Idrus Marham Indra Bambang Utoyo Mahyudin Priyo Budi Santoso Setya Novanto Syahrul Yasin Limpo dan Zaki Iskandar merupakan sejumlah nama yang belakangan sudah menyatakan siap maju Penulis Editor Ferry Hidayat Foto WE Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01 WIB 7 Rahasia Cepat Kaya Raya Minggu 01 05 2016 01 07 WIB DPR Biaya Ibadah Haji 2016 Turun Minggu 01 05 2016

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98893/munaslub-golkar-momentum-bermitra-dengan-pemerintah.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Kunjungan Kerja DPRD DKI Dianggap Belum Tepat | Warta Ekonomi
    yakni Jepang Tiongkok dan Korea Selatan Kunjungan itu dalam rangka melaksanakan program Sister City Tiga kota yang dikunjungi adalah Tokyo Jepang Seoul Korea Selatan dan Beijing Tiongkok Masing masing rombongan didampingi seorang dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri KDH KLN Pemprov DKI serta satu wartawan Berikut para anggota dewan yang ikut kunjungan kerja tersebut Tokyo 1 Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi Fraksi PDIP 2 Anggota Komisi B Nasrullah Fraksi PKS 3 Abdul Ghoni Fraksi Gerindra 4 Maman Firmansyah Fraksi PPP Beijing 1 Anggota Komisi A Luki Sastrawiria Fraksi Demokrat PAN 2 Anggota Komisi D Hasbiallah Fraksi PKB 3 Anggota Komisi B Yuke Yurike Fraksi PDIP 4 Anggota Komisi D Zainuddin Fraksi Partai Golkar Seoul 1 Ketua Komisi C Santoso Fraksi Partai Demokrat PAN 2 Anggota Komisi A Fajar Sidik Fraksi Partai Gerindra 3 Anggota Komisi D Syarifudin Fraksi Partai Hanura 4 Anggota Komisi E Hasan Basri Umar Fraksi Partai NasDem 5 Anggota Komisi E Tubagus Arief Fraksi PKS Ant Penulis Editor Vicky Fadil Foto Ferry Hidayat Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98848/kunjungan-kerja-dprd-dki-dianggap-belum-tepat.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive