archive-id.com » ID » W » WARTAEKONOMI.CO.ID

Total: 325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Daniel Johan Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi IV | Warta Ekonomi
    itu dilakukan dengan tujuan menyegarkan sekaligus memberi pengalaman baru bagi anggota Fraksi PKB Kami melakukan pergeseran anggota Fraksi dan ini merupakan agenda rutin tambahnya Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Ferry Hidayat Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01 WIB 7 Rahasia Cepat Kaya Raya Minggu 01 05 2016 01 07 WIB DPR Biaya Ibadah Haji 2016 Turun Featured Minggu 01 05 2016 16 56 WIB Demo Buruh Sampai ke Hongkong Minggu 01 05 2016 16 16 WIB Begini Cara Buruh Bekasi Peringati May Day Minggu 01 05 2016 10

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98832/daniel-johan-resmi-dilantik-jadi-wakil-ketua-komisi-iv.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Menkominfo Sudah Dengar Ada Kader PKS Jadi Komisioner KPI | Warta Ekonomi
    Azimah dipilih menjadi Komisioner KPI oleh Komisi I DPR dikabarkan merupakan kader PKS yang sengaja ditempatkan oleh Menkominfo saat itu Tifatul Sembiring Selain itu Azimah juga melanggar pakta integritas bersama IJTI yang ditandatanganinya di atas materai Namun sayangnya semua yang dilaporkan yang disertai bukti itu tidak ditindaklanjuti terutama oleh partai tempat dia beranung meski seperti PKS memiliki AD ART yang mengatur bahwa kader PKS dilarang menjadi anggota partai politik lain dalam hal ini Partai Golkar Ini juga sudah masuk ranah pidana Kami meminta kepada BPDO PKS untuk mengklarifikasi kepada masyarakat luas tandasnya Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Febri Kurnia Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Minggu 01 05

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98797/menkominfo-sudah-dengar-ada-kader-pks-jadi-komisioner-kpi.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Arus Ekonomi Politik Jokowi-JK dan Realita Sekarang | Warta Ekonomi
    berdirinya rakyat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai pemberi kekuasaan sekaligus sebagai pemilik negara Begitu juga sebaliknya rakyat tidak menjadi kekuatan yang menopang secara riil kekuasaan Jokowi JK Sehingga kekuatan kekuasaan Jokowi JK tidaklah kokoh sebagai simbol kekuasaan rakyat melainkan terjaga oleh banyak kepentingan yang berusaha memanfaatkan posisi kekuasaan eksekutif sebagai bagian modal kepentingan kelompok ekonomi dalam berbagai usahanya Dengan tidak terbangunnya kekuatan riil rakyat dalam hal ini kekuatan riil ekonomi politik rakyat yang termanifestkan melalui kekuatan koperasi ke segala jenis bentuk bentuknya pertanian perikanan dll juga upah buruh layak kompetitif kemampuan daya beli rakyat dan bentuk kesejahteraan rakyat lainnya maka kekuasaan Jokowi JK bisa dikatakan terbatas Dalam hal penguatan penerimaan pajak Jokowi JK justru membuat langkah untuk berkompromi dengan para penjahat ekonomi dan koruptor untuk mengampuni mereka Padahal penguatan penerimaan pajak yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah dengan menguatkan dan menghidupkan gairah perekonomian melalui tumbuh pesatnya dunia usaha dan terciptanya angkatan kerja sebesar besarnya sehingga tercipta kondisi yang sangat minim kemiskinan dan pengangguran Melihat kondisi riil ekonomi politik yang dijalankan kekuasaan Jokowi JK melalui praktik kompromi dan pembuatan kebijakan untuk kemudahan pemodal yang tidak mampu mengembangkan permodalannya untuk menghidupkan ekonomi arus bawah maka kondisi ini akan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan Jokowi JK bahkan melemahkan kepercayaan rakyat Dari lemahnya kepercayaan rakyat akan menjadi ketidakpercayaan rakyat untuk memberikan pilihannya kembali saat terjadi pemilihan Presiden Wakil Presiden mendatang dan di mata dunia internasional kekuasaan Jokowi JK justru menjadi masalah serius ketika persoalan investasi yang diharapkan memicu peningkatan pajak karena bergairahnya usaha penyerapan tenaga kerja dan upah tinggi tidak tercapai Justru kompromi dirty business melalui tax amnesty dilakukan Jokowi JK Di sinilah dukungan internasional akan berhitung berkali kali untuk kembali mendukung Jokowi Penulis Yudi Syamhudi Suyuti Musyawarah Rakyat Indonesia untuk Trisakti Penulis Redaksi Editor Cahyo Prayogo Foto Sufri Yuliardi Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Minggu 01 05 2016 06 31 WIB

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98796/arus-ekonomi-politik-jokowijk-dan-realita-sekarang.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • PDI-P Usul Perubahan Judul RUU Tax Amnesty | Warta Ekonomi
    infrastruktur industri dan UMKM yang akan dibiayai dana tersebut Oleh karenanya perlu pengaturan baru di bidang permodalan untuk diharuskan tetap di Indonesia setidaknya sepanjang tiga tahun tambahnya Untuk masa pembahasan PDIP mengusulkan setelah reses tetapi setuju dilakukan secara intensif sehingga tidak melanggar tata tertib Gusti Agung mengaku fraksinya tidak setuju ada pemaksaan target waktu penyelesaian yang mengorbankan prinsip kehati hatian apalagi PDIP mendorong partisipasi luas masyarakat melalui sidang sidang terbuka di Panja RUU Tax Amnesty Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Cahyo Prayogo Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98794/pdip-usul-perubahan-judul-ruu-tax-amnesty.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Bertemu di Cendana, Akom-Tommy Soeharto Seiya Sekata | Warta Ekonomi
    Partai Golkar dalam perpecahan imbuh Bambang yang juga Ketua Komisi III DPR Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Istimewa Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01 WIB 7 Rahasia Cepat Kaya Raya Minggu 01 05 2016 01 07 WIB DPR Biaya Ibadah Haji 2016 Turun Featured Minggu 01 05 2016 16 56 WIB Demo Buruh Sampai ke Hongkong Minggu 01 05 2016 16 16 WIB Begini Cara Buruh Bekasi Peringati May Day Minggu 01 05 2016 10 31 WIB Visa Buka Pusat Inovasi Pertama di Singapura Minggu 01 05 2016

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98785/bertemu-di-cendana-akomtommy-soeharto-seiya-sekata.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Plesetkan Hak Asasi Monyet, Ruhut Dilaporkan ke MKD | Warta Ekonomi
    Bambang Yudhoyono SBY Kita juga sudah lapor secara resmi ke ketua umum demokrat karena ini bertentangan dengan prilaku dan kesantunan politik yang disampaikan Pak SBY Ruhut dengan terang gitu ya kebon binatang itu menyatakan itu tidak ada pelanggaran HAM dan sebagainya yang ada pelanggaran kebun binatang dsb imbuhnya Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Ferry Hidayat Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Minggu 01 05 2016 06 31 WIB REI DIY Tax Amnesty Tingkatkan Bisnis Properti Minggu 01 05 2016 00 01 WIB 7 Rahasia Cepat Kaya Raya Minggu 01 05 2016 01 07 WIB DPR Biaya Ibadah Haji 2016 Turun Featured Minggu 01 05 2016 16 56 WIB

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98781/plesetkan-hak-asasi-monyet-ruhut-dilaporkan-ke-mkd.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Menkominfo Rudiantara Akui Sejumlah Proyek di Era Tifatul Bermasalah | Warta Ekonomi
    konflik kepentingan Bagaimanapun penempatan Tifatul di Komisi III disaat dirinya bermasalah akan menimbulkan kecurigaan bahwa PKS berusaha mengintervensi kasus itu Hal itu sangat mungkin terjadi karena KPK maupun kejaksaan agung adalah mitra kerja Komisi III ujar Uchok di Gedung DPR Jakarta Rabu 27 4 2016 Sebelumnya Selasa 26 4 2016 kemarin sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM melaporkan Tifatul Sembiring ke KPK Menurut Koordinator Aksi Gerakan Anti Korupsi M Hilmansyah kedatangan ke KPK adalah untuk mengadukan kasus dugaan korupsi di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informasi pada periode 2009 2014 Saat itu menteri komunikasi dan informasi dijabat oleh Tifatul Sembiring Perkara ini sebenarnya menurut Hilmansyah telah ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Namun menurutnya sebagaimana diketahui perkara korupsi di BP3TI di Kementerian Komunikasi dan Informasi ini tidak jelas kelanjutannya Mengingat akhir akhir ini terjadi operasi tangkap tangan OTT KPK yang menangkap oknum jaksa maka kami meminta kepada KPK untuk mengambil alih menangani perkara ini karena kami menduga Kejaksaan Agung mudah sudah masuk angin dan loyo dalam menghadapi tekanan politik dan intervensi dalam penanganan perkara ini ujarnya Sejumlah nama yang diduga kuat terlibat dalam korupsi berjamaah dana USO Universal Service Obligation di BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informasi diantaranya adalah Tifatul Sembiring mantan menteri Komunikasi dan Informasi 2009 2014 yang saat ini menjadi anggota Komisi 3 DPR RI Selain itu juga ada nama Arief Yahya mantan Dirut PT Telkom yang saat ini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Atas dasar fakta tersebut menurut Hilmansyah muncul kekhawatiran Tifatul Sembiring dan Arief Yahya dengan menggunakan posisi dan kewenangannya dapat mengintervensi proses penegakkan hukum sehingga perkara ini tidak akan pernah selesai Demi tegaknya keadilan dan berjalannya program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sekali lagi kami meminta kepada KPK untuk mengambil alih perkara ini dari Kejaksaan Agung tambahnya Adapun proyek proyek di BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informasi yang kuat diduga terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut 1 Proyek NIX Nusantara Internet Exchange 2 Proyek PLIK Penyedia Layanan Internet Kecamatan 3 Proyek MPLIK Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan 4 Proyek SIMMLIK Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Layanan Internet Kecamatan 5 Proyek Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan Up grading Desa Pintar 6 Proyek Penyediaan International Internet Exchange IIX 7 Proyek Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar TELINFO TUNTAS Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Febri Kurnia Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98780/menkominfo-rudiantara-akui-sejumlah-proyek-di-era-tifatul-bermasalah.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Pangkas Masa Jabatan DPD, Sikap Irman Cs Dianggap Sudah Tepat | Warta Ekonomi
    bahwa Susunan dan Kedudukan DPD diatur dengan UU artinya masa jabatan pimpinan DPD seharusnya sudah masuk dalam lingkup kedudukan DPD yang diatur dalam Undang Undang MD3 tegasnya Jika hal ini dibiarkan Victor khawatir masyarakat akan melihat DPD sebagai lembaga yang tidak memiliki fungsi penting dan hanya sibuk dengan urusan perebutan kekuasaan DPD juga akan dinilai mengabaikan tugas yang diberikan oleh negara untuk ikut mewujudkan kesejahteraan rakyat Akibatnya sangat mungkin nantinya rakyat meminta DPD dibubarkan karena memakan anggaran yang berasal dari rakyat tanpa kerja yang jelas melainkan hanya sibuk berebut kekuasaan katanya Menurutnya anggota DPD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu karena kewenangan DPD hanya menyangkut legislasi anggaran dan pengawasan yang menyangkut daerah Jadi selain tidak ada aturan perundangan yang memerintahkan bahwa aturan masa jabatan pimpinan DPD diatur dalam draf tatib juga karena itu bukan kewenangan DPD untuk mengatur masa jabatan tersebut katanya Penulis Ferry Hidayat Editor Cahyo Prayogo Foto Ferry Hidayat Berita Terkini Lainnya Senin 02 05 2016 04 03 WIB BNI Perluas Jangkauan Layanan di Papua Senin 02 05 2016 03 22 WIB Yayasan AHM Adakan Pelatihan Safety Riding di Yogyakarta Senin 02 05 2016 02 42 WIB Pos Indonesia Angkat 5 200 Tenaga Kerja Alih Daya Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar Agya Show Off 2016 Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Minggu 01 05 2016 23 13 WIB TNI Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI Yang di Sandera Minggu 01 05 2016 22 10 WIB Juventus Libas Capri Dua Gol Tanpa Balas Minggu 01 05 2016 22 07 WIB Menlu Pembebasan WNI Karena Diplomasi Total Most Popular Senin 02 05 2016 00 08 WIB Air France KLM Tunjuk Jean Marc Janaillac Jadi CEO Baru Senin 02 05 2016 01 59 WIB Toyota Gelar

    Original URL path: http://m.wartaekonomi.co.id/berita98777/pangkas-masa-jabatan-dpd-sikap-irman-cs-dianggap-sudah-tepat.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive